indoposnews.co.id – Pengamat pendidikan Darmaningtyas mendukung kebijakan Pemerintah Kota Jakarta Barat mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran karena dapat mengurangi tingkat aksi kekerasan remaja maupun siswa sekolah.
“Kalau ada kebijakan (tegas) seperti itu, saya kira ini bisa mengurangi tingkat tawuran antar pelajar,” ujar Darmaningtyas saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Baca juga: LPS Imbau Masyarakat Tak Terbuai Tawaran Cashback
Darmaningtyas menuturkan orang tua akan memperingatkan kepada anaknya agar tidak terlibat tawuran, karena terancam pencabutan KJP.
“Apakah ini melanggar HAM? Tentu saja tidak,” katanya.
Menurut pengamat pendidikan tersebut, kebijakan pencabutan KJP bagi pelajar yang terbukti terlibat tawuran oleh Pemkot Jakbar merupakan kebijakan yang bagus.
Para pelajar yang terbukti terlibat tawuran tidak pantas untuk diberikan bantuan subsidi pendidikan, seperti KJP.
Para pelajar yang terlibat tawuran sudah membuat kekisruhan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
“Masa, sudah dikasih bantuan pendidikan malah bikin kisruh dan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Darmaningtyas.
Sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan segera mencabut fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang terbukti terlibat tawuran.
Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jakarta Barat II Masduki mengatakan bahwa sanksi itu diberikan guna memberikan efek jera yang mana prosesnya berjenjang mulai dari sekolah hingga ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Dalam proses tersebut, siswa harus terbukti apakah menjadi korban atau sebagai pelaku dari tawuran tersebut.
Pihaknya juga akan menunggu proses hukum dari kepolisian yang menyatakan siswa tersebut sebagai pelaku tawuran. (nal)
