indoposnews.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menganggarkan dana cadangan pembiayaan investasi tahun 2022 senilai Rp21,5 triliun. Dana itu, akan disalurkan sebagai penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN.
Di antaranya, PMN untuk Bank Tabungan Negara (BBTN) senilai Rp1,98 triliun, dan Bank Negara Indonesia (BBNI) sejumlah Rp3,5 triliun. Lalu, dana sebesar Rp7,5 triliun dicadangkan untuk Hutama Karya (HK). ”Dana cadangan HK menyangkut jalan tol mayoritas di Trans Sumatera. Kemudian BNI dan BTN saat melakukan right issue, untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah,” tutur Sri Mulyani, baru-baru ini.
Baca juga: IPO, Bintang Samudera Bidik Dana Taktis Rp55,50 Miliar
Pernyataan itu, meluruskan simpang siur informasi tentang pembatalan PMN kepada BNI dan BTN. Penjelasan Menkeu Sri Mulyani mengenai dana cadangan PMN untuk BTN dan BNI saat rights issue dapat disimak pada link video rekaman RDP Komisi XI – Kemenkeu disiarkan biro pers DPR sebagai berikut, di menit 25-30 https://www.youtube.com/watch?v=UHb-9pH1k-o
Sejumlah anggota Komisi XI DPR kala rapat dengar pendapat dengan Kementrian Keuangan pada 6 November lalu, tidak ada sama sekali menyatakan kata pembatalan PMN terhadap bank BUMN. ”Pada presentasinya, PMN untuk bank BUMN belum disampaikan. Sri Mulyani menyatakan akan dibahas terpisah. Pada prinsipnya, apa yang sudah disepakati sebelumnya berarti tetap. Kami punya waktu 60 hari untuk melakukan asesmen, dan pendalaman,” tukas Hendrawan Soepratikno, Anggota Komisi XI DPR, Minggu (14/11).
Baca juga: Mengekor Wall Street, Jaminan IHSG Melangit
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN pada 22 September lalu, DPR menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN, di antaranya BTN dan BNI. Rinciannya, BNI mendapatkan alokasi Rp3,5 triliun, dan BTN Rp1,98 triliun. “Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2022 untuk BTN dan BNI,” ucap Arya Bima, pimpinan rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9).
BTN dan BNI pun telah menyiapkan rencana aksi korporasi rights issue pada 2022. Maklum, keduanya merupakan perusahaan publik sehingga penyertaan modal dari pemerintah dilakukan melalui skema rights issue dengan melibatkan seluruh pemegang saham. PMN itu, merupakan program negara dalam memperkuat permodalan BTN dan BNI untuk menjalani sejumlah tantangan ke depan, termasuk program pemerintah.
Baca juga: Private Placement, Modern Internasional Lepas 3 Miliar Saham
Per akhir September 2021, BTN memiliki rasio kecukupan modal (CAR) 17,97 persen, dan BNI dengan CAR 19,9 persen. BNI memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi anorganik dengan mengakuisisi Bank Mayora untuk menghadirkan bank digital. Selain itu, BNI juga mendapatkan penugasan untuk memperkuat bisnis internasional.
Sementara itu, BTN masih berjibaku dalam program sejuta rumah dan terus menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kalau program FLPP itu terus berjalan, ekspansi kredit BTN diperlukan permodalan kuat. ”Itu letak urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan,” tegas ekonom Joshua Pardede beberapa waktu lalu.
Baca juga: Market Tertekan, Koleksi Saham Bank Syariah Indonesia
Analis pasar modal Hans Kwee menjelaskan bank perlu melakukan penguatan struktur permodalan agar ekspansi bisnis bisa lebih kencang lagi. Apalagi dalam kondisi ekonomi mulai membaik. ”Penambahan modal lewat right issue tentu sangat baik dilakukan bagi bank, agar penyaluran kredit tahun depan bisa lebih besar lagi, termasuk bagi BNI maupun BTN dengan status sebagai bank besar,” kata Hans.
Sekadar informasi, dampak pandemi Covid-19 telah memaksa bank-bank melakukan restrukturisasi kredit, dan membuat pencadangan besar, untuk menjaga rasio NPL. Proyeksi kinerja saham, berdasar riset di Asia, perbankan small cap tahun ini berjaya dengan return rata-rata di atas 18 persen, dan di Indonesia bahkan bisa ratusan persen. Namun, kata Hans, tampaknya situasi ke depan bakal berbalik. Bank bigcap akan kembali menguat, seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI termasuk BBTN. Fenomena itu, sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Di manai, saham bank bigcap mulai bangkit, dan tahun depan diprediksi kembali menguat lebih besar. Itu didorong perbaikan kondisi ekonomi, dan tingginya kebutuhan pendanaan sejumlah perusahaan.
Baca juga: Perkuat Sistem Digital, Adira Finance Akan Luncurkan Dompet Online
Pentingnya PMN untuk bank BUMN juga diamini Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri. Strategi PMN untuk BTN memiliki daya ungkit dahsyat untuk pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian domestik. ”Sejauh ini, BTN maksimal menjalankan program sejuta rumah inisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN. Efek domino sektor properti terhadap pertumbuhan perekonomian cukup besar. Selain itu, sektor perumahan menyerap tenaga kerja luar biasa,” ucapnya.
Sementara, ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban menjalankan program pemerintah. Salah satunya program pembangunan sejuta rumah gagasan Presiden Jokowi. Tentu, BTN perlu modal cukup kuat untuk menopang program tersebut. ”Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Itu sudah menjadi konsekuensi logis untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN,” ucapnya.
Baca juga: Perkuat Sistem Digital, Adira Finance Akan Luncurkan Dompet Online
Apalagi, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Artinya, sebut Piter, backlog masih tinggi di kisaran 11 juta unit. ”Kondisi itu, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan papan untuk rakyat,” tegasnya. (abg)
