indoposnews.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan Indonesia yang mengoperasikan alat tangkap trawl di wilayah perairan Kabupaten Aceh Timur.
“Kami telah mengamankan dua kapal ikan berbendera Indonesia di wilayah perairan Aceh Timur pada Jumat (3/9),” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, dilansir antara dalam siaran pers diterima di Jakarta, Minggu.
Ia mengemukakan bahwa penangkapan terhadap kapal-kapal yang mengoperasikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini menunjukkan komitmen kuat KKP untuk melaksanakan tata kelola perikanan berkelanjutan dan mencegah eskalasi konflik horizontal antarnelayan di kawasan perairan nasional.
Adin menjelaskan bahwa operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08 melakukan penghentian, pemeriksaan dan penahanan dua kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang telah dilarang.
Baca juga : Paket Mantap, Mantan Menteri KKP Kawal Performa Bumi Resources
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kedua kapal tersebut diketahui juga tidak dilengkapi dengan perizinan usaha perikanan sebagaimana yang dipersyaratkan.
“Dua kapal yang ditangkap adalah KM. Laksamana (bobot 20 gross tonnage/GT) dan KM. Budi Jaya (7 GT), kedua kapal tersebut kami ad hoc ke Pangkalan PSDKP Lampulo untuk proses hukum lebih lanjut,” jelas Adin.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa penertiban terhadap kapal-kapal yang mengoperasikan alat tangkap trawl tersebut selain merupakan upaya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, juga sebagai langkah preventif agar tidak terjadi konflik horizontal antarnelayan, mengingat pihaknya banyak menerima keluhan terkait masih beroperasinya alat tangkap trawl ini.
Pung juga memastikan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada di lapangan agar bersikap tegas apabila menemukan kapal perikanan yang mengoperasikan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menandatangani Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 yang mengatur tentang tata penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas.
Baca juga : Ikuti Gatot, Asisten Khusus Menteri KKP Jabat Komisaris GMF AeroAsia
Pengaturan tersebut sendiri dimaksudkan agar kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Dalam pengaturan tersebut, pengoperasian jaring hela ikan berkantong di WPPNRI 571 sendiri diatur dengan sangat selektif diantaranya hanya untuk kapal berukuran di atas 30 GT dan beroperasi di atas 20 mil laut.
Selama tahun 2021, KKP telah menangkap 134 kapal, terdiri dari 88 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 46 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 15 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam.
Sebagaimana diwartakan, lembaga Panglima Laot (laut) Aceh menyatakan masih banyak nelayan Aceh yang menggunakan pukat harimau (trawl) saat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Aceh.
“Kita sudah menerima keluhan dari Panglima Laot Aceh Timur, dan penggunaan pukat trawl itu memang dilakukan oleh sebagian nelayan kita juga,” kata Wakil Sekjen Panglima Laot Aceh Miftach Cut Adek, di Banda Aceh, Rabu (25/8).
Miftah menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya terdapat 20 persen nelayan yang masih menggunakan pukat harimau di seluruh Aceh, terutama di Aceh Timur. (mid)
Baca juga : Empat Nelayan Myanmar Beserta Kapal Tanpa Bendera Ditangkap KPK
