Indoposonline.NET – Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan webinar dengan tema “Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future” yang menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Ph.D, sebagai keynote speaker. Webinar dilaksanakan secara daring pada Jumat (11/6) dan dihadiri lebih dari 300 peserta yang merupakan sivitas akademika, alumni, perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, dan masyarakat umum.
Sri Mulyani mengawali pemaparannya dengan menyampaikan bahwa tema webinar ini sangat mengena, penting, dan tepat waktu meskipun saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan global, yaitu Covid-19. Oleh karena itu SDM, perhatian, dan economic policy Indonesia atau kebijakan-kebijakan secara umum ditujukan untuk menangani Covid-19, sambil melakukan langkah-langkah upaya reformasi struktural untuk menyiapkan Indonesia tetap bisa melaksanakan proses pembangunan dan cita-cita RI yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta berkelanjutan.
Baca juga : Bank Syariah Berperan Signifikan Pulihkan Ekonomi Indonesia
Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini dunia dihadapkan dengan ancaman yang sama catastrophic-nya, yaitu Climate Change. Berbagai studi menunjukkan bahwa dampak dari Climate Change akan sangat dahsyat; setiap negara harus menyiapkan strategi dan berkontribusi karena ini adalah persoalan global. Salah satu studi yang sering dijadikan referensi untuk pertemuan-pertemuan Climate Change di dunia merujuk pada laporan United Nations Environment Programme mengenai kesenjangan emisi.
“Bahwa dunia saat ini suhunya 1.10C lebih hangat dibandingkan pra industrialisasi. Artinya, konsekuensinya ada di berbagai belahan dunia melihat fenomena yang cukup catastrophic, seperti di Indonesia frekuensi hujan yang terus menerus hinga 18 bulan terakhir atau bencana yang berasal dari hidrometeorologi. Di kutub utara dan selatan adalah fenomena cairnya es, di seluruh negara mengalami perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan atau hujan yang terus-menerus,” katanya.
Ia menambahkan, “Artinya, masyarakat dihadapkan pada konsekuensi, yaitu harus beradaptasi pada perubahan iklim atau aktif memitigasi risikonya. Kalau setiap negara melaksanakan kontribusi penurunan karbon ternyata dunia tidak akan terhindar dari kenaikan suhu, karena berdasarkan Nationally Determined Contribution (NDC) di Paris bahwa dunia pada tahun 2030 suhunya naik menjadi 3,20C di atas pra industri,” kata Sri Mulyani.
Menurut para ahli, suhu tersebut telah melewati batas kenaikan suhu maksimal yang bisa ditahan/dilalui oleh bumi yaitu 1.5-20C. Oleh karena itu, belajar dari pandemi Covid-19, maka dengan waktu kurang dari 10 tahun dunia dihadapkan pada bencana lain, yaitu Climate Change.
Baca juga : Sandiaga Uno : Fesyen Salah Satu Andalan dalam Ekonomi Kreatif
Menurut Sri Mulyani, perlu target yang lebih ambisius, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan CO2 emission-nya yaitu 29% dengan menggunakan upaya dan resources sendiri; atau dapat menurunkan CO2 emission sebesar 41% apabila mendapatkan dukungan internasional. “Untuk meng-address issue Climate Change bukan sebuah upaya yang murah dan gratis. Indonesia sudah menerjemahkan upaya penurunan emisi karbon untuk bisa mencapai komitmen tersebut pada program nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah diantaranya program Prioritas Nasional nomor 6,” ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan turut aktif mendukung dan memfasilitasi berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk Climate Change, yaitu berinisiatif melakukan budget tagging sejak tahun 2016 hingga sekarang. Berdasarkan Second Biennial Report On Climate Change tahun 2018 untuk Indonesia menurunkan CO2 emission-nya menjadi 29% atau 41% dengan dukungan internasional dibutuhkan dana sebanyak Rp 3.461 T hingga tahun 2030. “Dana ini lebih besar dari pada program pemulihan ekonomi Nasional Indonesia untuk penanganan Covid-19,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa menghadapi Climate Change tidak hanya mengandalkan APBN, harus dilakukan gotong-royong semua pihak, yakni antara pemerintah, swasta, para philanthropist, dan terutama masyarakat seperti melalui manajemen sampah, penggunaan energi, air bersih, dan lainnya. Ia berharap, selain di pusat, di daerah juga semakin menunjukkan komitmen untuk isu Climate Change. Saat ini, terdapat tujuh daerah provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota yang mendapatkan dukungan Kemenkeu melalui berbagai instrumen. Enam daerah lagi akan ditambahkan mengikuti program regional climate budget tagging.
Di akhir penjelasannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kemenkeu mendukung pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan upaya seperti yang dilakukan PT SMI Special Mission Vehicle (SMV) melalui pembentukan SDG Indonesia One. “Ini merupakan blended finance yang mencoba menarik dana-dana dari berbagai sumber internasional, dalam negeri, public, private, multilateral, maupun philanthropist di dalam ikut membangun berbagai upaya dan program yang berhubungan dengan Climate Change,” katanya. (rim)
