Menurut Presiden Jokowi, kemampuan dan kecepatan antaranegara dalam menangani COVID-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang.
“Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal ini harus bisa diselesaikan dengan langkah-langkah nyata,” kata Presiden.
Pada masa depan, masyarakat dunia harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global (global health security system).
“Diperlukan mekanisme baru untuk menggalang ketahanan kesehatan global, baik pendanaan, vaksin obat-obatan, alat-alat kesehatan, maupun tenaga kesehatan, secara cepat dan merata di seluruh negara,” ujar Presiden.
Baca juga : PTPP Sukses Rampungkan Bendungan Way Sekampung, Ini Pujian Jokowi
Selain itu, lanjut Jokowi, perlu standardisasi prokes global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksianasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.
“Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi,” ungkap Presiden.
Indonesia dan negara berkembang lainnya, menurut Presiden Jokowi, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas dengan membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berkelanjutan.
“Ketiga, komitmen indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon dan teknologi hijau sudah jelas dan tegas,” kata Presiden.
