indoposnews.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan Kominfo memberikan keleluasaan kepada lembaga penyiaran untuk mengatur dan beralih ke siaran digital menurut perencanaan masing-masing.
“Selama hal itu dilakukan sebelum ASO (analog switch off),” ujar Jhoni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Johnny menjelaskan penyelesaian tahapan penghentian siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) paling lambat 2 November 2022 sesuai Pasal 60 A UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di mana itu merupakan pembaruan dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Johnny mengatakan penyelesaian ASO dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama untuk 56 wilayah layanan siaran atau 166 kabupaten/kota hingga 30 April 2022. Tahap kedua untuk 31 wilayah layanan siaran di 110 kabupaten/kota hingga tanggal 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga untuk 25 wilayah layanan siaran di 65 kabupaten/kota hingga 2 November 2022.
Baca Juga : Penghentian Siaran Televisi Analog Paling Lambat 2 November
Johnny mengungkapkan dari 112 wilayah layanan yang menjadi target penghentian siaran televisi analog, sebanyak 90 wilayah telah memiliki infrastruktur multpleksing.
Johnny mengklaim ASO tahap pertama, infrastruktur multilpleksingnya sudah 100 persen dan siap untuk dilaksanakan. Sementara untuk ASO tahap kedua dan ketiga ditargetkan pembangunan infrastrukturnya selesai paling lambat dua bulan sebelum masa ASO masing-masing.
“Masyarakat di daerah tersebut sudah dapat menyaksikan siaran digital saat ini,” kata Johnny.
Johnny mengungkapkan sejak era reformasi, Indonesia menjadi negara dengan jumlah lembaga penyiaran yang bersiar secara analog terbanyak.
Baca Juga : TVRI Tegaskan Tidak Menayangkan Film ‘Pengkhianatan G 30 S PKI’
Jumlah penyelenggara siaran TV analog yang harus bermigrasi ke siaran digital sebanyak 697 lembaga, dengan rincian satu lembaga penyiaran publik, 16 lembaga penyiaran lokal, 14 lembaga penyiaran komunitas, dan 666 lembaga penyiaran swasta.
Dari 697 lembaga penyiaran itu, sebanyak 277 lembaga sudah bersiar secara digital atau sebesar 39,74 persen.
“Lembaga penyiaran tersisa akan menyusul, dan harus melakukan penyiaran digital sebelum tahapan ASO yang telah ditentukan,” kata Johnny. (fjr)
