indoposnews.co.id – Matahari Department Store (LPPF) memperpanjang periode buyback hingga September 2024. Pembelian kembali saham Rp1 triliun itu maksimal 10 persen dari modal disetor dan ditempatkan. Harga pelaksanaan buyback maksimal Rp7.900 per lembar.
Pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 29 Maret 2023. Pelaksanaan buyback paling lambat 18 bulan terhitung sejak penyelenggaraan RUPST.
Baca juga: Makin Dominan, Auric Digital Serok 52,18 Juta Saham Matahari Store Rp46,83 Miliar
Sejatinya, Matahari telah mendapat persetujuan investor dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 6 Juni 2022. Investor merestui Matahari melaksanakan program pembelian kembali saham untuk periode 18 bulan sampai 5 Desember 2023 dengan jumlah biaya maksimal Rp1 triliun.
Nah, Matahari bermaksud melanjutkan program buyback saham hingga 2024. Program pembelian kembali saham saat ini berjalan akan berakhir pada 5 Desember 2023. Dan, untuk memperpanjang pembelian kembali saham itu, Matahari harus melakukan RUPSLB pada Desember 2023. Sehingga, Matahari menghentikan pembelian kembali saham saat ini berjalan, dan mengusulkan program baru buyback berlaku sampai September 2024 dalam RUPST mendatang.
Baca juga: Auric Digital Borong 27,99 Juta Saham Matahari Store Rp82 Miliar
Selanjutnya, tujuan pelaksanaan buyback salah satu bentuk usaha meningkatkan nilai pemegang saham sehingga memberi fleksibilitas besar dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan lebih efisien. Matahari berharap tidak akan terjadi penurunan pendapatan secara signifikan akibat pelaksanaan buyback tersebut, dan tidak berdampak signifikan terhadap biaya pembiayaan.
Matahari mencatat laba bersih per saham pada 31 Desember 2022 sebesar Rp582. Performa laba bersih per saham akan menjadi Rp675 apabila buyback dilaksanakan dengan asumsi jumlah pembelian kembali saham dilakukan dalam jumlah maksimum. Pelaksanaan buyback diharap tidak memengaruhi kegiatan usaha, dan operasional karena perseroan telah memiliki modal kerja cukup untuk menjalankan kegiatan usaha. (abg)
