indoposnews.co.id – Nusantara Infrastructure (META), perusahaan terbuka bidang infrastruktur swasta multisektor, berencana menjadi perusahaan tertutup alias go private. Tindakan korporasi dengan menyulap status perusahaan dari perusahaan terbuka itu, sekaligus akan menghapus pencatatan saham-saham dari orbit Bursa Efek Indonesia (BEI).
Nah, tujuan corporate action tersebut, untuk memperkuat fundamental, menjaga kestabilan bisnis, dan keuangan grup perusahaan berbagai sektor. Selain itu,ada rencana pengembangan anak usaha sektor jalan tol butuh pendanaan besar (capital intensive). Dan, karakteristik usaha tersebut, butuh periode lama untuk menghasilkan imbal balik investasi (return on investment).
Imbasnya, dapat menambah jangka waktu lebih panjang lagi untuk dapat memberikan dividen kepada pemegang saham. ”Sesuai keterbukaan informasi pada 10 November 2023, betul perusahaan berencana go private, namun rencana itu perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham melalui RUPSLB akan segera diselenggarakan,” tutur Indah D.P. Pertiwi, Head of Corporate Communication & CSR Nusantara Infrastructure.
Baca juga: Lagi, GPF Distribusikan 131,87 Juta Saham GoTo Gojek Tokopedia
Menyusul rencana aksi korporasi itu, manajemen Nusantara Infrastructure akan meminta persetujuan dari para pemegang saham independen terlebih dahulu dalam vai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan diselenggarakan pada Selasa, 19 Desember 2023 mendatang. “Mengikuti regulasi, nanti setelah mendapat restu pemegang saham independen, informasi seperti harga buy back, dan mekanismenya akan disampaikan kemudian. So, saat ini informasi tersebut belum dapat di-disclose,” ucap Indah.
Sebagai tambahan informasi, belum lama ini perusahaan juga telah meneken perjanjian pengambilbagian saham dengan WIPL dan MPTI, untuk memperkuat struktur modal PT Margautama Nusantara (MUN), anak usaha Nusantara Infrastructure sektor tol. Rencana injeksi modal akan digunakan untuk melunasi utang pembelian Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ).
Itu semua akan dilakukan setelah mendapat persetujuan para pemegang saham juga pada RUPSLB 19 Desember 2023 mendatang. Komposisi kepemilikan saham Nusantara Infrastructure menjadi 43,39 persen, WIPL 33,00 persen, MPTI 10,29 persen, dan sisanya pemegang saham minoritas lainnya. (abg)
