indoposnews.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim pemerintah siap menghadapi gugatan hukum MNC Group. Gugatan MNC Group dilayangkan menyusul pemadaman siaran tv analog alias Analog Switch Off (ASO).
Sempat tidak mengikuti deadline ASO 2 November, MNC Group dan Viva Group mengikuti permintaan Mahfud menyetop siaran analog sejak Kamis (3/11) pukul 24.00 WIB. Namun, MNC Group, induk usaha RCTI, GTV, MNC TV, dan INews, tetap keberatan dengan ASO sambil menyinggung soal ketidaksiapan warga, dan dasar hukum.
Baca juga: Siaran TV Analog Dilarang, Begini Curhat Hary Tanoe
Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutus UU Cipta Kerja, sebagai dasar ASO, dinyatakan inkonstitusional, dan meminta penangguhan seluruh kebijakan bersifat strategis. ”Meski kami tetap tunduk dan taat atas permintaan Menkopolhukam tetapi untuk kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat luas, kami akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum berlaku,” tulis MNC Group.
Melalui akun Twitter, Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap pemirsa Jabodetabek dengan TV analog untuk bersabar. ”Kami akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah ini,” unggah Hary Tanoe.
Baca juga: Kapok Merugi! Bintraco Dharma Berbalik Cetak Laba Rp112,49 Miliar
Merespons itu, Mahfud mengaku tidak gentar dengan rencana gugatan MNC Group. ”Ya silakan aja. Itu biasa di koran tiap hari orang menuntut orang. Kita juga bisa cuma bilang tuntutan. Kan gampang. Ya kita siap lah,” dergah Mahfud.
Menyoal alibi MNC Group mengenai penangguhan segala kebijakan strategis terkait UU Ciptaker, Mahfud mengklaim sebaliknya. “MK enggak batalkan aturan soal ASO itu. Jadi, kita siap berdebat soal itu. Putusan MK diketok setelah kebijakan ASO menjadi kebijakan,” ,” tegas Mahfud.
Baca juga: Inflasi Melambung 85,51 Persen, Presiden Turki Bilang Gini
Mahfud mengklaim hampir seluruh warga siap dengan pemadaman siaran TV analog. Setidaknya, 98 persen masyarakat sudah siap. Yang tidak siap itu sudah dibentuk posko-posko. Siapa belum siap datang ke posko nanti dibantu yang 2 persen dari Jabodetabek. ”Dan, 209 kabupaten kota lainnya sudah siap semua,” ucapnya. (abg)
