Indoposonline.net – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di setiap stasiun di DKI akan diperbaiki. Perbaikan sejumlah JPO di stasiun tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan akses kereta. ”Pak Gubernur (Anies) sudah memerintahkan untuk peningkatan pembuatan JPO,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jum’at (2/4).
Dilansir dari antara, Riza mengemukakan, perbaikan sejumlah JPO diareal Stasiun diiringi dengan perbaikan stasiun, dan ini sudah mendapat rekomondasi dari gubernur Anies. ”Kemudian juga stasiun yang ada di Jakarta semua kita akan perbaiki,” kata Riza.
Baca juga : Ahmad Riza : Pemprov DKI Tunda Formula E Hingga 2022
Sejumlah langkah untuk perbaikan seluruh stasiun kereta api di wilayah Ibu Kota dan peningkatan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di setiap stasiun. Salah satunya bekerja sama dengan pihak swasta. ”Bahkan dengan Gojek, semua kita kerja sama di stasiun yang ada di Jakarta,” kata Riza
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan pengelolaan stasiun kereta yang ada di wilayah Jakarta ke Pemprov DKI. Anies mengatakan kewenangan tersebut berhasil diperoleh DKI Jakarta karena Presiden Joko Widodo dinilai mengerti persoalan Jakarta lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur DKI.
“Kita matur (sampaikan) Pak Presiden (Jokowi). ‘Pak Presiden kalau kita mengelola transportasi tapi tidak punya kewenangan sulit minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI’. Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI,” kata Anies, Kamis (1/3).
Baca juga : Jelang MotoGP Doha Desak Mundur The Doctor, Ada apa?
Anies mengatakan, permintaan Pemprov DKI Jakarta ke pemerintah pusat terkait pengelolaan stasiun tidak berbelit-belit. Saat meminta ke Presiden Jokowi, Anies mengatakan, dampak kemacetan yang terjadi lantaran pengelolaan stasiun tidak sesuai dengan rencana penanganan kemacetan yang dilakukan DKI Jakarta. “Jadi begitu (Jokowi) dengar langsung, ‘Iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun’,” kata Anies menirukan Presiden Jokowi.
Karena itu, mulai saat ini pengelolaan stasiun diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Meskipun pengelolaan stasiun berada di bawah Pemprov DKI, Anies mengatakan pengelolaan untuk kereta api tetap dipegang oleh pemerintah pusat melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Kini dengan pengelolaan di bawah Pemprov DKI, stasiun-stasiun kereta bisa diintegrasikan dengan bus dan sarana transportasi lainnya yang dikelola oleh Pemprov DKI. “Ketika turun dari kereta bisa langsung nyambung dengan bus,” kata Anies. (mid/ant)