indoposnews.co.id – Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company terus memburu Garuda Indonesia (GIAA). Kali ini, Greylag mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada perseroan. Itu upaya hukum lanjutan Greylag 1446 setelah pada tingkat kasasi dimentahkan Mahkamah Agung (MA).
Ya, di mana sebelumnya, kasasi Greylag telah diputus MA dengan keputusan menolak. Pada prinsipnya, putusan kasasi bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, pengajuan PK Greylag 1446 tidak serta merta membatalkan putusan kasasi tersebut.
Garuda Indonesia menerima surat salinan permohonan PK, dan memori PK dengan akta nomor:6PK/Pdt-Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo Nomor:1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. Nomor:6Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan Greylag 1446.
Baca juga: Telisik! Ini Jadwal Dividen Jaya Ancol Rp51 Miliar
”Permohon PK itu, tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional, perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan amat sangat normal,” tegas Plh CEO Garuda Indonesia Capt Tumpal M. Hutapea.
Sebelumnya, MA menolak kasasi Greylag entities. MA memutus kasasi atas pengajuan pembatalan putusan perdamaian diajukan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity, dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity (Greylag Entities). Kasus tersebut terdaftar dengan nomor:6Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Kuasa hukum Garuda Indonesia telah menerima surat pemberitahuan, dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung R.I nomor:1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo.6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. pada 24 Januari 2024.
Baca juga: BRI Jajakan Green Bond Rp2,5 Triliun, Ini Jadwalnya
Amar putusan MA berbunyi menolak permohonan kasasi dari pemohon yaitu Greylag Entities. Selanjutnya, MA menghukum Greylag Entities membayar denda sebagai biaya perkara Rp5 juta. Pada September 2023 silam, Greylag Entities menyodorkan kasasi dan memori kasasi terhadap putusan pembatalan perdamaian PKPU Garuda Indonesia.
Langkah itu, sebagai tindak lanjut dari amar putusan penolakan permohonan pembatalan perdamaian yang diputus Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). (abg)
