indoposnews.co.id – PT Bukit Darmo Property (BKDP) menghadapi tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Gugatan itu meluncur dari Widy Asmono, dan Jimmy Widyatmoko. Kasus itu, terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan nomor perkara 45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby tanggal 22 Juli 2022.
Nilai tuntutan dari kedua pemohon sebesar Rp146,55 juta. Dengan rincian, utang perseroan kepada Widy Asmono sejumlah Rp107,98 juta, dan nilai utang perseroan kepada Jimmy Widiyatmoko sejumlah Rp38,75 juta.
Baca juga: Gandeng UGM, BTN Siapkan Klinik Konsultasi Bangun Rumah Gratis
Tuntutan PKPU senilai Rp146,55 juta tersebut klaim manajemen Bukit Darmo tidak berdampak material. Berhubung PKPU itu, merupakan perselisihan hubungan industrial antara kedua pemohon dengan perseroan. ”Jadi, tuntutan PKPU itu tidak berdampak material terhadap bisnis dan operasional perseroan,” tulis Brasada Chandra, Direktur Bukit Darmo Property.
Selanjutnya, segera menuntaskan perselisihan hubungan industrial tersebut dengan membayar hak-hak kedua pemohon sejumlah Rp146,55 juta. ”Kami tuntaskan segera dengan melunasi tuntutan kedua pemohon,” ucapnya.
Baca juga: Performa Buruk, Bank Artha Graha Besutan Tomy Winata Absen Dividen
Tuntutan PKPU itu bermula dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kedua pemohon yaitu Widy Asmono, dan Jimmy Widyatmoko. Tindakan itu dilakukan perseroan dengan dugaan kedua pekerja tersebut terlibat dalam pencurian barang. (abg)
