indoposonline.net – Pemerintah tidak akan mencabut UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD . “Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi, bukan menghukum ya, dan menghukumi dunia digital. Masih sangat dibutuhkan,” ujarnya dilansir anatar kamis (29/4).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak akan mencabut UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena masih diperlukan. ” Jadi, tidak akan ada pencabutan Undang-Undang ITE,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, yang menjelaskan hasil kesimpulan Tim Kajian UU ITE.
Baca juga : Munarman Ditetapkan sebagai Tersangka
Namun, lanjut Mahfud yang memberikan keterangan pers melalui YouTube Kemenko Polhukam usai menggelar rapat bersama Kemenkominfo, Kejagung dan Polri, akan ada revisi secara terbatas. “Ada revisi semantik atau revisi terbatas yang sangat kecil,” ucap Mahfud.
Revisi terbatas itu, yaitu penambahan beberapa aspek dalam pasal yang dianggap multitafsir, salah satunya memasukkan penjelasan pada sejumlah pasal di UU ITE. “Seperti, misalnya, apa sih penistaan itu? Apa sih fitnah itu? Apa sih? Jadi dijelaskan,” tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Baca juga : Eskalasi Meningkat, Junta Militer Tewaskan 13 Pendemo Antikudeta
Mahfud menuturkan tujuan penambahan penjelasan agar ketentuan yang dianggap pasal karet tak disalahgunakan, sehingga seluruh pihak memahami konteks regulasi tersebut. “Sehingga tidak sembarang orang yang berdebat lalu dianggap onar,” ujar Mahfud menjelaskan.
Revisi terbatas juga akan menambahkan satu pasal dalam UU ITE. Penambahan pasal untuk memperkuat ketentuan yang ada. “Memang kemudian untuk memperkuat itu ada satu penambahan pasal yaitu Pasal 45 C,” tutur-nya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menambahkan dibutuhkan pedoman untuk menghindari salah tafsir dalam menerapkan UU ITE. Oleh sebab itu, pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 kementerian/lembaga, yakni Kemenkominfo, Kejagung dan Polri.
Baca juga : Istri Dirut Taspen, Rina Kosasih Dipanggil Penyidik
“Untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketidaksamaan penerapan, maka dibuatlah pedoman teknis dan kriteria implementasi yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk SKB 3 kementerian dan lembaga, yaitu Menkominfo, Kejaksaan Agung, dan Polri,” papar Mahfud. (mid)
