indoposnews.co.id – PT Garuda Indonesia (GIAA) tengah mempelajari tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Mitra Buana Koorporindo (MBK). Penelaahan dilakukan bersama Tim konsultan perseroan. Itu untuk menanggapi tuntutan PKPU sesuai prosedur.
Garuda Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (26/10) soal permohonan PKPU Mitra Buana Koorporindo (MBK) selaku kreditur. ”Kami akan mempelajari permohonan PKPU tersebut, bersama konsultan untuk memberi tanggapan lebih lanjut sesuai prosedur, dan ketentuan hukum berlaku,” tutur Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, Selasa (26/10).
Baca juga: AKR Corporindo Catat Laba Bersih Rp796,99 Miliar, Ini Pemantiknya
Selain itu, Garuda juga akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan mengenai tindak lanjut, dan langkah yang akan ditempuh terhadap pengajuan permohonan PKPU tersebut. Meski begitu, Garuda memastikan layanan operasional penerbangan bagi masyarakat tetap tersedia secara optimal.
Melalui layanan penerbangan aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang, khususnya di tengah kondisi pandemi. ”Layanan tetap beroperasi normal. Permohonan PKPU MBK tidak berdampak signifikan bagi kelangsungan operasional perusahaan,” ucapnya. Sekadar informasi, MBK melayangkan gugatan PKPU terhadap Garuda Indonesia, pada Jumat (22/10). Gugatan itu, terdaftar di PN Jakpus dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Ada tujuh petitum diajukan MBK sebagai pemohon.
Baca juga: Jalani Proses IPO, Ini Asa Kementerian BUMN Atas Mitratel
Pertama, MBK meminta PN Jakpus mengabulkan permohonan PKPU atas Garuda Indonesia. Kedua, menetapkan PKPU sementara terhadap Garuda Indonesia paling lama 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara a quo diucapkan. MBK juga meminta PN Jakpus segera menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi proses gugatan PKPU tersebut. Selanjutnya, menunjuk, dan mengangkat tim pengurus dalam proses PKPU Garuda Indonesia.
Kelima, Menetapkan sidang untuk mendengar laporan hakim pengawas tentang perkembangan dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45, terhitung sejak putusan PKPUs ementara a quo diucapkan. Keenam, memerintahkan pengurus memanggil Garuda Indonesia, dan kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadapi sidang paling lambat pada hari ke-45. Itu terhitung sejak putusan PKPU sementara a quo diucapkan. Terakhir, membebankan seluruh biaya perkara kepada Garuda Indonesia. (abg)
