indoposnews.co.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong seluruh Calon Presiden (Capres) 2024 memiliki visi jelas mengenai perpajakan nasional. Pasalnya, pajak merupakan tulang punggung APBN. Namun, harus diakui seringkali masih dilihat sebagai beban bagi para pengusaha.
Padahal, dengan membayar pajak bisnis bisa menjadi lebih terkelola dengan baik, dan dapat membangun kredibilitas usaha yang dijalankan. Kehadiran HIPMI dalam membentuk satu badan otonom perpajakan merupakan komitmen serius pengusaha dalam membantu pemerintah mencapai penerimaan negara melalui pajak.
Baca juga: Usung Anies Capres 2024, Elektabilitas NasDem Meroket Tajam
“Literasi mengenai perpajakan ini harus terus dijalankan ke depan, supaya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak bisa meningkat. HIPMI bisa berkolaborasi, dan bersinergi dengan pemerintah via Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan,” tutur Akbar Buchari, Ketua Umum BPP HIPMI, usai pelantikan Badan Otonom (Banom) BPP HIPMI, dan Seminar Nasional Perpajakan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.
Sementara itu, Ketua HIPMI Tax Center M. Arif Rohman Said Putra menjelaskan saat ini tax ratio masih tergolong rendah di banding negara-negara tetangga. Apalagi dengan negara anggota G20. Pasa 2022, tax ratio masih di kasaran 10,4 persen. Suatu bangsa bisa menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan apabila mempunyai tax ratio minimum di angka 15-16 persen.
Baca juga: Sukarelawan Pro Jokowi Belum Hasilkan Capres Yang Didukung Pada Pemilu 2024
Tentu kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena otoritas pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mungkin bisa bekerja sendirian. ”Seluruh stakeholder harus bahu membahu agar penerimaan sektor pajak bisa ditingkatkan. Pasalnya, penerimaan perpajakan menyumbang 82 persen dari total pendapatan negara sehingga betul-betul menjadi tulang punggung APBN,” tegas Arif.
Menilik penerimaan pajak begitu krusial, Hipmi mendorong capres 2024 harus mempunyai visi perpajakan jelas. Pajak harus menjadi diskursus publik terutama dalam proses kontestasi tersebut, dan setelahnya. ”Dengan begitu, bisa meningkatkan awareness masyarakat soal perpajakan sehingga nanti akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak,” tambahnya.
Baca juga: Survey LSN Sebut Prabowo Subianto Capres Paling Disukai
Arif berharap pengusaha sebagai salah satu stakeholder utama bisa dilibatkan sejak awal dalam proses-proses pembuatan peraturan perpajakan. Dengan demikian, pengusaha tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek. ”Program DJP harus dapat dimaksimalkan. Banom Tax Center BPP HIPMI bisa menjadi jembatan sosialisasi perpajakan seluruh daerah,” ucapnya.
Berdasar data Kementerian Keuangan hingga akhir Mei 2023, penerimaan pajak dari seluruh sektor utama tumbuh positif. Meski mayoritas melambat dibanding periode sama tahun lalu. Seperti halnya industri pengolahan, dan perdagangan berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak 9,4 persen, dan 9,3 persen dibanding periode sama tahun lalu. Sedang sektor pertambangan tumbuh 62,9 persen, meski melambat dibanding realisasi tahun lalu 259,7 persen. (abg)
