indoposnews.co.id – Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah mengakselerasi penyaluran penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara (BBTN) melalui skema right issue. Pasalnya, PMN itu penting untuk mendukung program pemerintah menggenjot pengadaaan perumahan rakyat.
Sejatinya, pelaku usaha mulai bangkit dari pandemi Covid-19. Dan, kondisi tersebut butuh pembiayaan dari perbankan guna menjalankan roda usaha termasuk dari Bank BTN. ”Pada konteks ini, permodalan bank mesti diperkuat. Modal bank harus ditambah agar rasio kecukupan modal memampukan bank melakukan ekspansi. Kalau tidak diperkuat, bank sulit ekspansi dan itu menjadi kerugian seluruh pihak,” tutur Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.
Baca juga: Ludes, Tower Bersama Serap Seluruh Dana Obligasi Rp1,44 Triliun
Menilik fakta itu, bagi Mekeng wajar bank BTN menggelar right issue untuk menambah permodalan dengan dukungan pemerintah via PMN. Dan, pemerintah harus mempertahankan porsi kepemilikan dengan melakukan PMN. ”Ini logika umum, dan sudah menjadi pemahaman bersama. Jadi, realisasi PMN harus dipercepat,” imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sebetulnya, pemerintah dan DPR telah menyetujui guyuran PMN ke BTN senilai Rp2 triliun sejak 2021 lalu. Dengan modal itu, BTN akan menggelar right issue dengan target dana di atas Rp3,3 triliun tahun ini. Namun, masih ada ketidakpastian kapan rekomendasi final atau Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PMN ke BTN akan terbit.
Baca juga: Widodo Makmur Habiskan Dana IPO Rp341 Miliar untuk Ekspansi
Kondisi itu, tentu mempengaruhi jadwal right issue BTN. Maklum, dalam pembuatan PP butuh banyak kajian harus dipersiapkan. ”Menurut hemat saya, lama atau tidak itu relatif. Tapi, jangan juga terlalu molor karena industri perbankan juga berkejaran dengan waktu,” tegasnya.
Hal senada juga diungkap anggota Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih. Ia menilai PMN untuk BTN mendesak untuk dilaksanakan segera. Target eksekusi kuartal II atau kuartal III-2022. Agenda itu, sudah cukup mendesak. ”Kami berharap bisa dieksekusi secepatnya,” tukas politisi asal Bali akrab dipanggil Demer itu.
Baca juga: Berseteru dengan KLHK, Anak Usaha Jaya Agra Wattie Lakukan Ini
Rekomendasi final atau PP untuk PMN BTN harus mengalkulasi target agar right issue sukses. Seluruh pihak juga menghitung, dan berharap pemegang saham publik juga mengeksekusi right issue, sehingga perseroan mendapatkan hasil optimal. PMN BTN bukan sekadar penting, namun juga mendesak. Bank BTN tumpuan pemerintah untuk mewujudkan pengadaan rumah rakyat. ”Tanpa penguatan modal, ruang ekspansi akan terbatas, sementara pemerintah mesti mengakselerasi pengadaan rumah rakyat,” ulasnya.
Sementara itu, ketua Komisi VI DPR Faisol Riza meminta pemerintah agar right issue BTN segera dilaksanakan dengan jadwal pasti. Itu untuk memberikan kejelasan bagi BTN dalam membuat perencanaan bisnis ke depan. ”PMN BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda pasti,” desaknya.
Baca juga: Trans Power Marine Proses Kenaikan Tarif Angkutan Batu Bara
Selain itu, dukungan modal tersebut dibutuhkan untuk mendukung program 1 juta rumah gagasan pemerintah. BTN telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari 1 juta rumah pada 2022-2025, ”BTN butuh PMN supaya saham pemerintah terjaga. Mau engga mau, BTN ditugaskan untuk pengadaan perumahan rakyat, jadi kita harus dukung optimal,” beber Faisol. (abg)
