Indoposonline.NET – Rencana PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menerbitkan rights issue mendapat restu pemegang saham. Pemerintah mengeksekusi hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dalam bentuk non-tunai atau inbreng saham. Putusan itu terangkum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) hari ini, Kamis (22/7).
Nanti, pemerintah akan menyetor seluruh saham seri B di PT Pegadaian, dan PT Permodalan Masyarakat Madani (PMN) kepada perusahaan atau inbreng. Pemerintah tetap memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. Menyusul aksi korporasi itu, BRI menjadi induk Holding Ultramikro, dan membawahi Pegadaian, dan PNM.
Baca juga: GIIAS 2021 Diundur November
Holding Ultramikro akan mempengaruhi kinerja keuangan. Aset perusahaan akan melonjak 7,37 persen menjadi Rp1.515 triliun dari semula Rp1.411 triliun. Kemudian, total liabilitas akan menjadi Rp1.289 triliun dari Rp1.216 triliun. Total pendapatan menanjak menjadi Rp47 triliun dari sebelumnya Rp40 triliun. Beban usaha melesat menjadi Rp37 triliun dari Rp31 triliun. Selanjutnya, laba bersih berpotensi naik menjadi Rp8 triliun dari Rp7 triliun.
Dana tambahan modal untuk pembentukan Holding Ultramikro. Tepatnya, penyertaan saham ke dalam Pegadaian, dan PNM. Selain itu, modal kerja perusahaan untuk pengembangan bisnis Ultramikro, dan UMKM. Holding Ultramikro tidak hanya memberi manfaat bagi BRI, Pegadaian, dan PNM namun juga bagi pelaku usaha Ultramikro secara nasional. ”PNM berperan pada fase Empowerment. Pinjaman kelompok yang disalurkan PNM selain bernilai sebagai pembiayaan, juga berfungsi dalam pemberian asistensi, dan peningkatan kapabilitas. Kemudian, pada fase Integration, BRI dan Pegadaian dapat membantu pelaku usaha segmen tersebut dengan berbagai produk gadai maupun KUR,” tutur Direktur Utama BRI Sunarso, di Jakarta, Kamis (22/7).
Baca juga: Waw, Elnusa Umbar Dividen Rp10,239 per Saham
Selanjutnya, pada tahap terakhir fase upgrade, Holding Ultramikro memungkinkan pelaku usaha Ultramikro naik kelas menjadi nasabah Mikro BRI berbasis komersial. Proses dimaksud akan terjadi dalam satu ekosistem sehingga lebih efektif, dan efisien.
Berdasar rencana, BRI menjajakan saham baru maksimal 28,67 miliar saham seri B atau 23,25 persen. Saham ditawarkan dengan nilai nominal Rp50 per lembar. Harga pelaksanaan rights issue akan ditetapkan, dan diumumkan kemudian. Secara rinci, saham diinbreng pemerintah 6,25 juta saham seri B Pegadaian atau 99,99 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan. Lalu, 3,8 juta saham seri B PNM atau 99,99 persen modal ditempatkan, dan disetor penuh perusahaan.
Baca juga: Kioson Komersial Optimistis Raup Laba Bersih Rp6 Miliar
Rencana inbreng akan memakai basis laporan keuangan konsolidasian historis per 31 Maret 2021. Sementara itu, bagian rights issue dari porsi publik akan disetorkan kepada perseroan dalam bentuk tunai. Melalui rencana inbreng, BRI akan menjadi pemegang saham mayoritas Pegadaian, dan PNM. Pemegang saham tidak mengambil bagian rights issue akan mengalami dilusi maksimal 18,86 persen dari porsi kepemilikan.
Itu menilik keputusan pemerintah sebagai pemegang saham menyetor dana Rp54,77 triliun sesuai penilaian kantor jasa penilai publik. Asumsi lain, sisa saham diambil bagian pemegang saham lain yang mengambil hal penawaran saham tersebut. Selanjutnya, BRI bersama Pegadaian, dan PNM mengembangkan bisnis jasa keuangan segmen ultramikro. Itu diharap berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan BRI. (abg)
