indoposnews.co.id – Tjoe Mien Sasminto melepas 40 juta saham Sidomulyo Selaras (SDMU). Dengan aksi itu, Tjoe Mien mengais dana segar Rp2,56 miliar. Transaksi dilakukan pada harga Rp64 per lembar.
Sebagai salah satu pemegang saham pengendali, Tjoe Mien melakukan transaksi tersebut pada 24 Maret 2022. ”Transaksi untuk kepentingan pribadi dengan status kepemilikan saham secara langsung,” tutur Tjoe Mien.
Baca juga: Berbalik Untung USD13,52 Juta, Kobexindo Siap-Siap Guyurkan Dividen
Menyusul transaksi itu, koleksi saham Tjoe Mien menjadi 446,61 juta lembar atau 39,34 persen. Berkurang 3,52 persen dari sebelumnya 486,61 juta lembar atau setara dengan kepemilikan sebanyak 42,86 persen.
Sebelumnya, pada 15 Maret 2022, Tjoe Mien tercatat membeli 76.956.500 atau 76,95 juta lembar. Transaksi pembelian sang pengendali perseroan terjadi pada harga Rp58 per lembar senilai Rp4,46 miliar. Aksi Tjoe Mien dilakukan dua tahap. Pada 15 Maret 2022, sebagai direksi, Tjoe Mien membeli 31,28 juta lembar senilai Rp1,81 miliar. Lalu, pada 17 Maret 2022, Tjoe Mien menyerok 45,66 juta lembar sejumlah Rp2,64 miliar.
Baca juga: Sepekan Melejit 1,09 Persen, IHSG Jangkau Posisi 7.078,76
Menyusul transaksi itu, koleksi saham Tjoe Mien makin menggemuk. Tjoe Mien menguasai saham Sidomulyo 486,61 juta lembar atau 42,86 persen. Melesat 6,78 persen dari sebelumnya hanya 409,65 juta lembar alias 36,08 persen. ”Transaksi untuk investasi,” tulis manajemen Sidomulyo Selaras.
Selain Tjoe Mien, pemegang saham Sidomulyo Selaras antara lain Sugiharto 139,05 juta lembar atau 12,25 persen, PT Asabri 205 juta lembar atau 18,06 persen, dan masyarakat 381,52 juta lembar setara 33,61 persen.
Baca juga: Dear Investor! Simak Ini Jadwal Dividen Bank Saudara Rp158,51 Miliar
Sekadar informasi, Sidomulyo Selaras bisa bernafas lega. Itu setelah Jati Sejati Investment Limited mencabut tuntutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas perseroan. Pencabutan PKPU itu, telah penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
Menyusul fakta itu, Sidomulyo bebas dari tuntutan hukum. ”Selanjutnya, perseroan secara mandiri menjalankan usaha tanpa izin dan kontrol dari para pengurus PKPU,” tutur Jonathan Walewangko, Corporate Secretary Sidomulyo Selaras. (abg)
