indoposnews.co.id – PT Pratama Abadi Nusa Industri (PANI) bakal menjajakan right issue maksimal 13.120.000.000 atau 13,12 miliar lembar. Saham baru setara 96.97 persen itu, dipersenjatai nilai nominal Rp100 per lembar berasal dari portepel.
Menyusul right issue itu, Pratama Abadi berencana meningkatkan modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Di mana, akan mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar (AD) perseroan. Peningkatan modal ditempatkan, dan modal disetor tetap memperhatikan ketentuan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 atas peraturan No. IX.J.1.
Baca juga: Morgan Stanley Buang Saham MD Pictures Rp1,96 Miliar
Dana hasil right issue untuk berinvestasi, dan mengembangkan bisnis melalui pengambilalihan saham baru 51 persen keluaran Bangun Kosambi Sukses (BKS), perusahaan terafiliasi bidang usaha real estat.
Selanjutnya, BKS akan berinvestasi, dan mengembangkan bisnis dengan mengakuisisi 51 persen saham baru terbitan perusahaan terafiliasi bidang usaha real estat yaitu PT Mega Andalan Sukses (MAS), dan PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang (CGIC), dan terakhir untuk modal kerja Pratama Abadi.
Baca juga: Dear Investor! Berikut Jadwal Right Issue Rp245,07 Miliar Pelayaran Buana Raya
Tujuan right issue untuk berinvestasi, dan mengembangkan bisnis perusahaan real estat. Dengan begitu, Pratama Abadi akan mendapat sumber pendapatan lain untuk mendukung pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan prospek usaha ke depan, memberi manfaat, nilai tambah, bagi pemegang saham, dan pemangku kepentingan.
Pengaruh right issue terhadap pemegang saham yang tidak melaksanakan hak untuk melakukan pembelian saham baru sesuai HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) maksimum 96,97 persen.
Baca juga: Banting Setir, Pratama Abadi Caplok Entitas Usaha Agung Sedayu Rp6,49 Triliun
Pratama Abadi akan meminta restu para pemegang saham atas rencana right issue dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 28 Maret 2022. Kemudian, mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham. (abg)
