indoposnews.co.id – Garuda Indonesia (GIAA) mendapat gugatan dari Prima Raya Solusindo. Hanya, perusahaan belum mengetahui secara detail soal gugatan tersebut. Belum ada surat panggilan atau pemberitahuan dari pengadilan.
Oleh Karena itu, perseroan belum menjelaskan secara detail mengenai nilai, dan materialisasi dari gugatan perkara tersebut. Pendeknya, manajemen Garuda Indonesia akan mempelajari materi gugatan kalau sudah mendapat surat panggilan atau pemberitahuan dari pengadilan. ”Ya, pastinya kami kaji dengan cermat,” tutur Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Selasa (23/11).
Baca juga: Wow, Penjualan BMW Tembus 1 Triliun di GIIAS
Berdasar keterangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Garuda Indonesia mengaku belum mendapat surat panggilan atau pemberitahuan dari Pengadilan Negeri (PN) atas ada gugatan dengan nomor perkara 709/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst hingga Selasa, 23 November 2021. Sebelumnya, Garuda Indonesia digugat atas tindakan melawan hukum oleh Prima Raya. Garuda dinilai Prima Raya telah melawan tindakan hukum. Oleh Karena itu, perusahaan alih daya tersebut menggugat Garuda dengan tuntutan ganti rugi Rp4,46 miliar.
Gugatan Prima Raya terdaftar di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat per 19 November 2021. Jadwal pengadilan pertama perkara itu ditetapkan pada 2 Desember 2021. Perbuatan melanggar hukum dimaksud Prima Raya yakni pencairan bank garansi oleh Garuda Indonesia pada BTN pada 17 Oktober 2018. Prima Raya meminta pihak pengadilan menetapkan pencairan bank garansi itu batal demi hukum.
Baca juga: 2022, Maybank Indonesia Optimistis Kredit Positif
Merujuk SIPP PN Jakarta Pusat, Senin (22/11), Prima Raya meminta pengadilan mengabulkan permohonan provisi penggugat seluruhnya. Antara lain, tergugat belum berwenang untuk mengajukan klaim, dan pencairan bank garansi milik penggugat. Lalu, memerintahkan tergugat, dan penggugat terlebih dahulu melakukan audit investigasi untuk menentukan nilai kerugian diderita tergugat. Memerintahkan turut tergugat I, dan turut tergugat II untuk tidak mencairkan bank garansi milik penggugat sebelum diperoleh nilai kerugian pasti dari hasil audit investigasi.
Turut tergugat yakni PT Bank Tabungan Negara (BBTN), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sementara dalam pokok perkara, Prima Raya meminta pengadilan menerima, dan mengabulkan gugatan tersebut. Prima Raya meminta pengadilan menyatakan klaim ganti rugi diajukan tergugat kepada penggugat tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum. Itu karena berubah-ubah, tidak pasti, dan tidak didukung bukti hukum sah.
Baca juga: Berdamai dengan Kreditur, Tiphone Harap Tuah Tangan Dingin Sofyan Basir
Selanjutnya, menyatakan tindakan atau perbuatan tergugat mencairkan bank garansi milik penggugat kepada turut tergugat I dengan Nomor 252/GB/JKJ.1/IV/2018 Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018, dan pada 17 Oktober 2018 sebagai perbuatan melawan hukum. Meminta pengadilan menyatakan batal demi hukum pencairan bank garansi milik penggugat yang diajukan tergugat kepada turut tergugat I.
Menyusul gugatan itu, Prima Raya mendesak pengadilan menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat. Dengan rincian, kerugian materiil sejumlah Rp2,96 miliar, dan kerugian immateriil Rp1,5 miliar. (abg)
