indoposnews.co.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kesehatan Palestina. Itu dilakukan untuk memfasilitasi pendampingan BPOM dalam pembentukan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Palestina. Nantinya, Otoritas POM Palestina mengatur kerja sama bidang fungsi regulator produk farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan.
Menurut peneliti politik Timur Tengah dari Pusat Riset Politik BRIN Nostalgiawan Wahyudhi, kerja sama itu merupakan aksi riil Indonesia ketika dukungan negara-negara Barat terhadap Palestina bersifat formal, dan belum mengarah pada aksi-aksi nyata. Dibanding negara-negara Timur Tengah yang memberi bantuan finansial, Indonesia justru membentuk sumber daya manusia yang lebih dibutuhkan pemerintahan Palestina dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Baca juga: Dapat Restu OJK, CIMB Sekuritas Jadi Pembeli Siaga Right Issue BTN Rp4,13 Triliun
”Tindakan BPOM bisa menjadi contoh dunia internasional. Itu berhubungan dengan meningkatkan SDM, dan tidak menjadi berita perhatian publik. Secara internal Palestina, itu sangat dibutuhkan. Tidak banyak negara memberi bantuan tidak populer, padahal dibutuhkan Palestina,” tutur Wahyudhi, di Jakarta, Senin (12/12).
Secara ekonomi, dampak penandatanganan perjanjian itu bisa memperkuat kerja sama ekspor impor. Dengan terbentuknya badan pengawas obat dan makanan mandiri di Palestina, akan terbentuk forum konsultasi untuk merekomendasikan obat-obatan aman. ”Ada posisi ekonomis berjangka panjang. Jangka pendek, Palestina lebih independen mengatur regulasi pengawasan obat dan makanan. Indonesia mendukung terciptanya good governance di Palestina,” imbuhnya.
Baca juga: Meradang! Jokowi Perintahkan BPOM Tarik Seluruh Obat Penyebab Gagal Ginjal Akut
Hal senada diungkap Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Suripto. Ia mengatakan Indonesia dan Palestina dua negara berhubungan sangat dekat. Kemelut di Palestina akan dibela Indonesia baik melalui jalur diplomatik maupun langkah diplomasi. ”Babak baru hubungan psikologis, dan diplomasi ini menggambarkan tindakan pemerintah melalui BPOM. Langkah BPOM sangat kami apresiasi, dan kini mulai ekspansi secara global untuk mendampingi negara sahabat dalam membentuk lembaga sejenis,” ungkapnya.
Sebagai lembaga sosial dipercaya menyalurkan bantuan sosial selama lebih dari 16 tahun kepada Palestina, KNRP tentu menyambut gembira langkah BPOM ini. “Artinya, BPOM memiliki kepedulian konkret dan nyata terhadap isu Palestina dan ini sangat membantu. Apalagi BPOM sejak 2018 telah aktif memberi bantuan berupa pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas regulator Palestina.”
Baca juga: BPOM terbitkan EUA Vaksin IndoVac primer untuk dewasa
BPOM juga telah menyampaikan bantuan kemanusiaan bagi Palestina yang memiliki akses terbatas terhadap obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan. Keterbatasan akses obat dan makanan juga dialami oleh para pengungsi Palestina, baik yang berada di Gaza dan Tepi Barat, serta di luar Palestina, termasuk di Yordania.
“Langkah BPOM ini perlu didukung lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap Palestina. Untuk menolong warga Palestina tidak bisa sendiri tetapi harus kolektif. Dukungan BPOM, sangat penting dan signifikan membantu mensejahterakan warga Palestina,” harapnya. (abg)
