indoposnews.co.id – Soekarno–Hatta Trade Facilitation Committee (STFC) meminta wacana publik kemungkinan pengalihan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada swasta dihentikan. Itu dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus ekspor–impor nasional.
Ketua Umum STFC sekaligus Direktur Utama FIN Logistics, Andrianto Soedjarwo, menegaskan DJBC merupakan institusi negara strategis yang tidak dapat digantikan lembaga swasta seperti SGS. DJBC memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran arus barang, mengamankan penerimaan negara, mengawal perbatasan, dan memastikan perdagangan berjalan efisien.
Ia menilai wacana pengalihan kewenangan kepada pihak swasta tidak sejalan dengan arah reformasi kepabeanan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. “DJBC adalah institusi kunci dalam menjaga kelancaran arus barang. Mereka mengamankan penerimaan negara, mengawal border, dan memastikan perdagangan berjalan efisien. Mengganti lembaga strategis seperti ini justru berpotensi mengganggu proses sedang diperbaiki,” ucap Andrianto.
Baca juga: BTN Pacu Kaum Muda Sulap Ide Jadi Rumah
Menurutnya, transformasi layanan DJBC telah berjalan signifikan melalui digitalisasi berbagai proses sebelumnya manual. Peralihan tersebut, membuat pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mendukung daya saing pelaku usaha nasional. Kalau ada pelanggaran, oknum harus ditindak, bukan melemahkan lembaga. “Jangan rusak institusi yang sedang berbenah, dan telah banyak berkontribusi bagi kelancaran logistik nasional,” katanya.
Andrianto menjelaskan kendala di lapangan tidak sepenuhnya dari DJBC. Petugas Bea dan Cukai menjalankan banyak regulasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga hambatan kerap muncul akibat kurangnya sosialisasi atau harmonisasi aturan dari regulator pemilik kebijakan. “DJBC tidak bekerja sendirian. Kalau ada hambatan, akarnya sering bukan pada DJBC, melainkan kurangnya koordinasi antarregulator,” jelasnya.
STFC mendorong kementerian dan lembaga penerbit regulasi kepabeanan untuk meningkatkan harmonisasi kebijakan dan sosialisasi agar implementasi aturan dapat berjalan seragam seluruh wilayah layanan DJBC. Langkah tersebut diyakini dapat memperlancar proses bisnis dan mengurangi bottleneck dalam logistik dan perdagangan.
Andrianto menyampaikan bahwa STFC mendukung penuh keberlanjutan reformasi DJBC dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap fokus pada evaluasi dan perbaikan sistem. “Reformasi sudah berjalan perlu diperkuat, bukan diganti dengan pendekatan tidak sesuai arah kebijakan. Kita harus menjaga momentum ini demi kelancaran ekspor–impor, dan daya saing nasional,” tegasnya. (abg)
