indoposnews.co.id – Menjelang peringatan HUT Ke-77 RI, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah utama. Situasi itu, diperparah dengan lonjakan harga properti akibat penyempitan lahan perkotaan sebagai basis utama masyarakat mencari nafkah.
Berdasar riset Katadata Insight Center (KIC), harga tanah menjadi hambatan utama dalam menyuplai rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hambatan lain soal kemampuan daya beli MBR selalu tertinggal dari kenaikan harga lahan, dan bangunan.
Baca juga: Maksimalkan Data Center, Telkom Indonesia Injeksi Entitas Usaha Rp410,68 Miliar
Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah dan dukungan perbankan sangat penting dalam mendukung kepemilikan rumah segmen MBR. Panel ahli KIC Mulya Amri mengatakan, 84 persen backlog atau kekurangan rumah di Indonesia didominasi MBR. ”Pemerintah dan lembaga perbankan sangat krusial mengatasi backlog. Inovasi sumber pendanaan harus menjadi fokus utama mengurangi beban APBN. Penyertaan Modal Negara (PMN), dan kecukupan modal perbankan bisa mendukung cita-cita mulia pemerintah mewujudkan tempat tinggal layak huni untuk MBR,” ucap Mulia Amri dalam webinar Rumah untuk Semua: Mencari Solusi Masyarakat Merdeka Punya Rumah garapan Katadata, Senin (15/8).
Berdasar data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memamerkan jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,75 juta unit. Pada 2022, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap hanya 59,5 persen keluarga menghuni rumah layak, dan sisanya rumah tidak layak huni.
Baca juga: Respons Airasia Food, Ini Reaksi AirAsia Indonesia
Data backlog diperkirakan terus meningkat. Pasalnya, jumlah keluarga baru terus bertambah, sementara pasokan hunian layak tidak sebanding. Kalau ada pasokan, harga sulit terjangkau atau pilihan lain lokasi rumah berada jauh dari tempat beraktivitas, seperti area pinggiran kota. ”Butuh upaya ekstra menekan angka backlog agar visi besar presiden Jokowi bisa terwujud sebelum masa jabatan habis,” tegas Piter Abdullah, Ekonom CORE Indonesia.
Salah satu langkah bisa ditempuh yaitu meningkatkan kapasitas struktur modal Bank BTN melalui PMN. Dengan limpahan PMN, BTN bakal mampu memperbesar penyaluran kredit pada segmen MBR. ”BTN punya rekam jejak, dan sejarah panjang sebagai pelaksana mandat pemerintah membantu MBR memiliki rumah. BTN paling berprestasi menyalurkan program kredit bersubsidi FLPP, dan punya keberpihakan nyata terhadap segmen MBR,” ucap Piter.
Baca juga: Jualan Emas Melesat, Hartadinata Koleksi Laba Bersih Rp133 Miliar
Tanpa aliran PMN ke BTN, program sejuta rumah rakyat gagasan Presiden Jokowi bisa melambat, sementara masa jabatan presiden kurang dari dua tahun. ”Tanpa keberpihakan dan komitmen pemerintah, memiliki hunian layak hanya menjadi mimpi para MBR. Tak ada pilihan bagi pemerintah selain menyalurkan PMN ke BTN. Menunda PMN berarti lost opportunity dan segmen MBR paling dirugikan,” lanjut Piter.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan, Kementerian PUPR terus berusaha mengatasi backlog, dan mendorong MBR memiliki rumah layak huni. Salah satunya melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal. ”Solusi tepat mengatasi backlog pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal,” beber Fitrah Nur.
Baca juga: Minat Pasar Rendah, BTN Hentikan Penerbitan Obligasi Rp8 Triliun
Sementara itu, DPP REI tengah mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja mendapat perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own). Selain itu, program sejuta rumah rakyat juga terus dikerjakan sesuai target Presiden Jokowi. ”Selama pandemi sedikit melambat, tapi properti termasuk bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah positif,” tukas Wakil Ketua Umum DPP REI Moderod. (abg)
