Indoposonline.NET – Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat idA PT Timah (TINS), obligasi berkelanjutan I, dan peringkat idA(sy) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I. Pefindo merevisi outlook peringkat menjadi stabil dari negatif.
Itu menyusul sukses Timah mengurangi kebutuhan modal kerja melalui supplier financing, percepatan restitusi pajak, dan strategi fokus menggunakan smelter sendiri. ”Itu akan menurunkan total volume produksi, dan menghasilkan leverage keuangan lebih baik,” tutur Analis Pefindo Samgar Effember, pada laman BEI, Selasa (8/6).
Baca Juga: Satu E-commerce Matangkan IPO, Bukalapak?
Obligor berperingkat idA memiliki kemampuan kuat memenuhi komitmen keuangan jangka panjang. Kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi. Sementara itu, akhiran (sy) memiliki makna peringkat mempersyaratkan pemenuhan prinsip Syariah.
Peringkat itu, mencerminkan posisi Timah sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah terbesar Indonesia, kegiatan operasional terintegrasi secara vertikal, dan regulasi mendukung. Peringkat dibatasi struktur permodalan moderat, proteksi arus kas memadai, dan eksposur terhadap volatilitas harga timah.
Baca Juga: Sundul Langit, BEI Kubur Duo Saham MNC Group
Peringkat dapat dinaikkan kalau Timah secara signifikan meningkatkan struktur permodalan, memperkuat proteksi arus kas, diikuti perbaikan posisi biaya, dan profil bisnis. Sebaliknya, bisa diturunkan kalau Timah menambah utang baru lebih besar dari proyeksi tanpa dikompensasi kinerja bisnis lebih baik. Diikuti fluktuasi harga timah global mengganggu pendapatan dan atau profitabilitas perusahaan.
Sekadar informasi, Timah didirikan pada Agustus 1976. Perusahaan tambang timah terintegrasi Indonesia fokus dalam memproduksi timah ingot. Wilayah operasi utama di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Per 31 Maret 2021, saham kelas A dimiliki Pemerintah Indonesia, dan saham kelas B dimiliki PT Indonesia Asahan Aluminium 65,0 persen, dan publik 35,0 persen. (abg)
