indoposnews.co.id – PT Bank Tabungan Negara (BBTN) menilai dominasi generasi millenial populasi Indonesia salah satu captive market pengembangan properti Indonesia. BTN mencatat ada 5,8 juta generasi milenial (mengacu pada populasi berusia 21-40 tahun) Indonesia belum memiliki rumah.
Itu menjadi salah satu potensi bisnis perumahan sangat menjanjikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. ”Backlog perumahan 12,75 juta termasuk generasi millenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia diperkirakan 47 persen belum memiliki rumah. Itu potensi sangat besar,” tutur Haru Koesmahargyo, Direktur Utama Bank BTN, kala membuka Seminar Economic and Property Outlook Bank BTN Tahun 2023 bertema “Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global,” di Jakarta, Rabu (7/12).
Baca juga: Respons Investor Asing Luar Biasa, BTN Makin Percaya Diri Jelang Right Issue
Selain diuntungkan bonus demografi itu, prospek sektor properti Indonesia ke depan juga masih bagus dilihat dari total penyaluran KPR terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. ”Perumahan salah satu sektor terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Itu ditunjukkan dengan KPR tetap tumbuh positif di tengah koreksi ekonomi nasional. Mampu tumbuh lebih besar dibanding pertumbuhan total kredit selama pandemi,” imbuh Haru.
Sekadar informasi, KPR nasional hingga triwulan III-2022 tumbuh 7,70 persen yoy, meningkat dibanding triwulan II-2022 sebesar 6,81 persen. Bank BTN masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71 persen dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.
Baca juga: Sangat Mudah! Realisasi Kredit Online via BTN Properti Melambung 66 Persen
Berdasar survei Bank Indonesia kuartal III-2022, 74,53 persen responden mengaku masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah. ”Oleh karena itu, Bank BTN akan terus menjadi bank fokus memberi KPR karena top of mind masyarakat bahwa KPR Pasti BTN,” ucap Haru.
Senada dengan Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter BI Solikin M. Juhro juga mengungkapkan pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko secara umum relatif terjaga. ”Selaras dengan itu, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen tetap baik,” tegasnya.
Baca juga: Intip! Ini Tiga Fakta Menarik Right Issue Bank BTN
BI telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan itu, memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). Kebijakan relaksasi itu, berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. ”Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR,” ucapnya.
Pada kesempatan sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak terlibat penyaluran bantuan subisidi perumahan.
Baca juga: BTN Bidik Potensi KPR Subsidi 200 Ribu Mitra Gojek
Herry menyebut ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi akan dijalankan pemerintah yakni optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) untuk MBR Informal, KPR Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), dan pemberian KPR Mikro.
Nah, untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan lebih kompetitif, dibutuhkan penguatan sisi supply. Salah satunya meningkatkan penyaluran KPR oleh perbankan. “Pemerintah melalui BUMN perlu meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dengan memberikan tambahan PMN kepada BTN Tahun 2023,” tukas Sunarsip, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence. (abg)
