indoposnews.co.id – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi Bank Tabungan Negara (BBTN). Sangat krusial untuk menunjukkan kiprah BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui peran strategis sebagai bank pembiayaan perumahan nasional, BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah layak, dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.
Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP Rp186,58 triliun. Meningkat 8 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp172,76 triliun. Artinya, BTN telah mengucurkan Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada Juni 2025 memutuskan menaikkan kuota KPR FLPP menjadi 350 ribu dari 220 ribu secara nasional edisi 2025. Nah, dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220 ribu unit, dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.
Baca juga: Official Partner JFW 2026, BTN Dukung Indonesia Pusat Mode
“Dengan kuota 220 ribu unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220 ribu rumah tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” tukas Nixon Napitupulu, Direktur Utama BTN, di Jakarta belum lama ini.
Klaim BTN sebagai mesin KPR raksasa itu, bahkan diafirmasi lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia. Fitch menyebut sangat sulit untuk mencari pengganti BTN selama ini berperan khusus dalam mendukung kebijakan pemerintah sektor perumahan. Berposisi sebagai mitra utama pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi rakyat, BTN terus konsisten mendukung program Tiga Juta Rumah.
Setelah dilantik pada 20 Oktober satu tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinet dan visi-misi pemerintahan terdiri dari Delapan Misi atau Asta Cita. Di antara misi itu, terdapat misi “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Pemerintahan Prabowo meyakini, program Tiga Juta Rumah dapat menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan.
Baca juga: Percantik Jakarta, BTN Suguhkan Layanan Perbankan Kawasan Ancol
Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya -yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan- bahkan percaya pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Itu diperkuat dengan kajian dilakukan BTN melalui unit Housing Finance Center-nya, bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 185 sub-sektor ekonomi lainnya.
Dengan semangat mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo, BTN berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) sektor perumahan. Mulai dari developer maupun BUMN, startup, hingga komunitas akar rumput seperti driver ojek online, pedagang kecil, dan pangkas rambut dalam memberikan akses pembiayaan kepada pekerja sektor informal. Selain mitra lokal, BTN berkolaborasi AlQilaa Group Qatar, untuk pembangunan hunian vertikal bersubsidi Indonesia.
BTN mengapresiasi Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui berbagai upaya-upaya perbaikan, dan simplifikasi sejumlah perizinan sektor perumahan. Contohnya, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi bagi MBR, dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga memangkas biaya kepemilikan rumah secara signifikan.
Baca juga: Dongkrak Dana Murah, BTN Gandeng HKBP
Kebijakan stimulus terbaru bagi perbankan, yakni penempatan dana pemerintah Rp200 triliun untuk bank Himbara dan BSI, dengan alokasi untuk BTN Rp25 triliun juga dinilai sangat membantu BTN dengan ketersediaan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit sektor perumahan. BTN juga mengapresiasi pemerintah telah menyesuaikan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP terbagi dalam beberapa zona.
Zona Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income, dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Kebijakan itu, memperlebar akses bagi masyarakat dengan penghasilan dianggap tanggung atau level menengah untuk dapat ikut menikmati program KPR subsidi. Dengan begitu, KPR FLPP akan terus diminati masyarakat sebagai solusi untuk memiliki rumah layak huni dengan biaya terjangkau. “Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujarnya.
Berbagai upaya percepatan itu, mendorong BTN untuk getol merealisasikan KPR subsidi bagi MBR agar pemerintahan Prabowo dapat mengurangi backlog (kekurangan) perumahan masih mencapai sekitar 9 juta sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Selain aktif memberi masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistem bersama sektor perumahan, melakukan penyesuaian proses bisnis, dan kapasitas operasional untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan transformasi telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk sisi digital.
Inisiatif digital paling utama yakni super app Bale by BTN terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impian, dan mengajukan KPR secara online. “Ekosistem perumahan, dan transaksi perbankan komprehensif dapat diakses hanya dalam genggaman tangan melalui satu aplikasi secara end-to-end. Dengan upaya ini, BTN beraspirasi menjadi bank transaksional sehingga dapat memiliki mesin funding atau pendanaan berkelanjutan untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional,” pungkas Nixon. (abg)
