indoposnews.co.id – Bank Neo Commerce (BBYB) tengah menggodok right issue 5 miliar lembar. Saham anyar itu akan menyapa pelaku pasar dengan balutan nilai nominal Rp100. Setiap pemilik 10 miliar saham lawas akan mendapat 4.153.232.455 hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
Di mana, setiap satu HMETD memberi hak kepada pemiliknya untuk menebus satu saham baru sesuai harga pelaksanaan. Right issue menyasar investor dengan nama tercatat sebagai pemegang saham pada 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
Dana hasil right issue, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan, dan sebagai modal kerja. Itu penting untuk membiayai peningkatan kredit, dan aset produktif lainnya dalam pengembangan usaha.
Baca juga: Drop 2,74 Persen, Sepekan IHSG Mengorbit Level 7.087
Kalau Akulaku Silvrr Indonesia pemilik 27,32 persen saham perseroan, dan Rockcore Financial Technology Co. Ltd., pemilik 6,12 persen saham siap untuk membeli HMETD sesuai porsi. Kalau saham baru itu, tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli pemegang saham, atau pemegang HMETD, maka akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya.
Dalam aksi itu, tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.
Baca juga: Group Emtek Masuk, Saham Cardig Melangit 27 Persen
Para pemegang saham yang tidak melakukan HMETD akan mengalami dilusi maksimum 29,34 persen setelah periode HMETD. Menyusul pelaksanaan right issue itu, perseroan akan mendapat tambahan modal disetor untuk modal kerja. Dengan demikian, perseroan dapat mengembangkan kegiatan usaha, dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan, dan hasil usaha.
Pada hajatan itu, perseroan hanya menerbitkan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, dan tidak ada efek penyerta lain. Penyetoran penambahan modal berskema right issue dilakukan dalam bentuk uang. Dana hasil right issue akan diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2016, dan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016. (abg)
