Menurut Ganjar, pengaturan mendetail oleh Kemenkes terhadap alokasi vaksin dapat dilakukan jika kelompok-kelompok yang mendapatkan alokasi vaksin itu bisa membawa vaksinatornya sendiri.
“Sebab kalau ujung-ujungnya nanti diberikan kepada kami, itu rasa-rasanya akan menjadi tarik ulur di antara kepentingan yang utama di mana kami harus menyelesaikan sesuai dengan target jumlah yang kita siapkan,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo menambahkan pihaknya yang melaporkan ke Gubernur Jateng terkait dengan adanya empat kabupaten/kota yang tidak mendapat alokasi vaksin dari pemerintah pusat.
Baca juga : Penuhi Kebutuhan Gas Jawa Timur, Proyek Gas JTB jadi Andalan
Dalam rincian alokasi vaksin dari pemerintah pusat itu ada empat daerah yang tidak mendapat alokasi vaksin untuk tahap pertama yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Pekalongan.
“Ini saya juga gak tahu kenapa, padahal justru (daerah) itu yang lebih banyak membutuhkan kok malah tidak mendapatkan, sama sekali, nol, tapi yang kedua dapat semuanya, alokasinya dari Dinkes ada juga yang TNI Polri, tapi kabupaten kotanya sudah dirinci,” ujarnya.
