Indoposnews.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) meminta kepada para kepala daerah untuk memaksimalkan upaya mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara serta sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu dalam keterangannya dilansir antara di Jakarta, Minggu (20/3)
Sri Rahayu juga mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia, dari 270,2 juta populasi, 49,5 persen adalah perempuan dan 30,1 persen berusia anak-anak. Untuk itu, menurutnya ini adalah potensi luar biasa bagi perempuan agar terlibat langsung dalam proses pembangunan bangsa.
Baca Juga : PDIP Serukan Keharmonian Dalam Perayaan Tahun Baru Imlek
“Perempuan harus mampu menjadi generasi penerus bangsa yang ikut bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara ke depan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP sebagai partai dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah terbanyak di Indonesia harus mampu mengelola desa dan kelurahan yang ramah anak dan perempuan.
“Desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak bukan hal baru di PDI Perjuangan. Ini termaktub dalam sila ketiga Pancasila tentang persatuan dan kebangsaan. Partai tidak pernah membedakan dari suku, agama, status sosial, hingga gender,” kata Hasto.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan ramah terhadap anak harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan yang sesuai visi pembangunan Indonesia.
“Ada beberapa prinsip pengembangan DRPPA, di antaranya dilakukan secara gotong royong, non diskriminasi, prinsip demokrasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak,” tutur Menteri PPPA.
Selain itu DRPPA juga diharapkan menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak.
“Jumlah dan peran desa yang sangat besar dalam pembangunan nasional tentunya sangat strategis untuk dapat diberdayakan dalam mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip no one left behind, agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ucapnya.
Untuk itu, Menteri Bintang meminta kepada kepala daerah yang hadir dalam dialog interaktif agar menyusun regulasi kebijakan dan program kegiatan di wilayah masing-masing yang mendorong terwujudnya desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. (mid)
