Indoposonline.NET – Pemerintah tengah mengkaji penambahan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sejumlah Rp225,4 triliun. Itu sebagai antisipasi dampak kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali pada 3-20 Juli. ”Ada usulan tambahan Rp225,4 triliun,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kala konferensi pers virtual, Senin (5/7).
Usulan itu, meliputi tambahan anggaran penanganan kesehatan Rp120,7 triliun, program prioritas Rp10,89 triliun, perlindungan sosial Rp28,7 triliun, insentif usaha Rp15,1 triliun, dan dana untuk UMKM Rp50,04 triliun. ”Usulan belum final. Itu untuk tambahan PEN, dan stimulus pemerintah daerah, dan lain-lain,” tambahnya.
Baca juga: Angka Kasus Aktif Covid-19 DKI Jakarta Mencapai 91 Ribu
Sementara angka berbeda disajikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasar catatan Kemenkeu, saat ini usulan tambahan anggaran tengah dikaji sekitar Rp217,7 triliun. ”Total keseluruhan catatan saya ada Rp217,7 triliun,” tegas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Usulan itu, juga belum final karena masih perlu menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kurang bayar anggaran kesehatan pada 2020. Namun, menurut catatan sementara, kemungkinan dana PEN untuk kesehatan perlu tambahan Rp40 triliun. Lalu, dana tambahan untuk obat-obatan dan insentif tenaga kesehatan (nakes) naik menjadi Rp9,15 triliun, perlindungan sosial naik hampir Rp24 triliun, dan lainnya.
Baca juga: Empat Hari Beruntun, Kasus Covid-19 DKI Jakarta Cetak Rekor
”Vaksinasi terus kita lakukan. Ada juga beberapa tambahan di kesehatan kecil, seperti kebutuhan RS darurat, isolasi mandiri, termasuk pekerja migran Indonesia, itu semua akan kita penuhi,” ucapnya.
Tidak ketinggalan, pemerintah juga akan menambah anggaran PEN 2021 untuk memperpanjang insentif diskon listrik kepada masyarakat dan bantuan sosial (bansos) selama dua bulan pencairan ke depan. ”Insentif usaha dilanjut sampai akhir 2021,” bebernya. (abg)
