indoposnews.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menarik dana persyarikatan di Bank Syariah Indonesia alias BSI (BRIS) sekitar Rp13-15 triliun. Langkah itu, diambil sebagai langkah konsolidasi. Tindakan tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti. ”Iya benar,” tutur Prof. Mu’ti singkat.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai alasan mendasar di balik keputusan itu, Prof. Mu’ti enggan memberi jawaban rinci. Ia hanya menegaskan langkah itu, merupakan bagian dari konsolidasi telah direncanakan.
Berdasar rilis yang beredar, dana Muhammadiyah itu, selanjutnya akan dialihkan ke bank-bank syariah lain yang telah memiliki ikatan kerja sama baik dengan Muhammadiyah di berbagai wilayah. Tentu, keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan besar. Itu mengingat kerja sama antara PP Muhammadiyah dan BSI baru dimulai pada 2022.
Baca juga: Catat! Berikut Jadwal Dividen Madusari Rp9,99 Miliar
Namun, PP Muhammadiyah kini mengambil sikap tegas untuk “bercerai” dari BSI. Menurut sumber yang dapat dipercaya, hubungan Muhammadiyah dengan BSI kurang baik. Selain itu, sistem pelayanan BSI dinilai tidak memuaskan bagi Muhammadiyah.
Selain menginstruksikan seluruh badan amal usaha untuk menarik dana dari BSI, PP Muhammadiyah juga meminta agar dana tersebut dialihkan ke bank-bank syariah lainnya seperti Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah telah menjalin kerja sama baik dengan Muhammadiyah.
Menurut surat yang beredar, dengan tanda tangan Ketua PP Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, dan Sekretaris Muhammad Sayuti, disebutkan penarikan dana itu, menindaklanjuti pertemuan pada 26 Mei 2024 di Yogyakarta mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Aman Usaha Muhammadiyah (AUM).
Baca juga: Surplus 33 Persen, Laba Bersih BSI Tembus Rp5,7 Triliun
Tidak hanya itu, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DITLITBANG) PP Muhammadiyah juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Dalam surat tersebut, Majelis meminta agar laporan konsolidasi dana disampaikan paling lambat pada 10 Juni 2024 melalui surat elektronik.
Surat itu, ditandatangani petinggi PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, dan Prof. Ahmad Muttaqin, dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di Yogyakarta, dan Jakarta.
Tentu saja keputusan itu menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan masyarakat. Ada apa sebenarnya di balik keputusan besar tersebut? Apakah tindakan itu murni soal konsolidasi keuangan, atau ada faktor lain yang memicu keretakan hubungan antara Muhammadiyah dan BSI? (abg)
